Deskripsi

Perkembangan kompetensi di Indonesia sudah dimulai dari tahun 1990 di mana pada waktu itu baru ada di bidang ketenagakerjaan dan bidang pendidikan. Kemudian dilanjutkan pada tahun 2000 terjadi kesepakatan bersama antara Kementrian Ketenagakerjaan, Kementrian Perindustrian, Kementrian Pendidikan Nasional dan juga ketua Kadin Indonesia. Lalu dilanjutkan pada tahun 2003 adanya kesamaan, dilihat dari dikeluarkan UU No. 13 tentang Ketenagakerjaan dan UU No. 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional untuk melihat bagaimana pengembangan sistem kompetensi nasional.

Baru pada tahun 2004 dimulai dengan pembentukan BNSP dengan peraturan pemerintah No. 23, dan Hingga tahun 2018 BNSP berfokus hanya pada sertifikasi. kemudian pada tahun yang sama dikeluarkan PP no. 10 sehingga ada 6 tugas BNSP yang lebih luas. Beberapa tugas yang menjadi concern  terkait program sertifikasi yang tidak hanya berfokus pada sektor formal dan informal, tapi di bidang lain juga dilakukan, selain itu ada tantangan yakni saling memberikan pengakuan di dunia Internasional, sehingga BNSP setiap saat dilibatkan sebagai delegasi Indonesia dalam mutual Recognition Agreement (MRA) dengan perjanjian perdangangan.

Selain itu BNSP juga berpegang pada 3(tiga) pilar utama yakni cara penyusunan SKKNI, SKKI, dan SKKK yang melibatkan semua stakeholder, lembaga akreditasi kelembagaan dan BNSP sebagai lembaga yang memanfaatkan sistem MSDM berbasis kompetensi.

Selain itu dalam menjawab tantangan pada era sekarang, di mana mulai bergerak dari industri 4.0 dipaksa untuk bergerak ke era 5.0, maka segala proses sertifikasi masuk ke dalam era digitalitasi 5.0 dengan berbagai acuan normatif yang sudah ada dan juga menggunakan beberapa referensi dari ASEAN dan International Acreditation Forum mengeluarkan SE nomor 11 untuk menyingkapi apa aja yang perlu dipersiapkan, dilakukan, dan dibuktikan dalam kegiatan Assessment Jarak Jauh (AJJ) dengan menggunakan teknologi informasi.

BNSP juga sudah menyiapkan 6 langkah ketentuan Umum, sumber daya untuk melakukan Assessment Jarak Jauh (AJJ), termasuk kriteria kelengkapan dokumen ,alur persetujuan bagi LSP yang ingin mengajukan Assessment Jarak Jauh (AJJ). Hal ini dilakukan untuk memastikan proses Assessment Jarak Jauh (AJJ) berjalan lancar, sehingga waktu yang dibutuhkan untuk verifikasi pun hanya 5 hari.

Selain itu juga BNSP selalu mengingatkan bahwa sertifikasi tidak hanya berguna bagi asesi saja, tapi bermanfaat di dunia usaha/industri untuk melihat produktivitas, efisiensi, dan rekrutmen sebagai bukti calonnya berkompeten. Apa yang BNSP lakukan adalah untuk menjawab tantangan ke depan terutama di era COVID-19 sebagai lembaga publik yang diberikan otoritas sertifikasi harus memaksimalkan pelayanan pemerintah.

Tujuan Pembelajaran

Setelah mengikuti kursus online ini, peserta diharapkan mampu memahami persiapan yang harus dilakukan oleh praktisi untuk mengikuti program sertifikasi yang dilakukan secara online dengan baik.

Materi Pembelajaran

• Program sertifikasi online